Berita
Perjanjian Kerja Sama antara KAS dan Universitas Paramadina
Pada tanggal 4 April 2012 Rektor Universitas Paramadina, Prof. Anies Baswedan Ph.D. dan pimpinan KAS-Jakarta Dr. Jan Woischnik melakukan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama dalam sebuah pertemuan formal.
Workshop Komunikasi Politik di Timor Timur
Timor Timur bukan hanya merupakan negara termuda, namun juga salah satu negara termiskin dengan perkembangan yang sangat sedikit di Asia Tenggara. Pada tahun 2012, tahun ke-10 setelah kemerdekannya, akan dilaksanakan pemilihan Presiden serta pemilihan Parlemen.
JERIN. Jerman dan Indonesia.
Blog kami dari Bali!
Pada tanggal 6 Februari 2012 yang lalu, Konrad Adenauer Stiftung menyelenggarakan diskusi panel dengan Tema „Jerman 1989, Indonesia 1998. Dua Negara, dua Revolusi“. Dua mahasiswi muda dari Jerman dan Indonesia menuliskan blog mengenai kesan-kesan mereka.
Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat
Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012 ini memberikan kesempatan kepada para perempuan dari Pulau Bali yang aktif di bidang politik dan masyarakat untuk dapat bertukar pikiran.
Pertemuan Alumni 2012
Perubahan Politik dan Tantangan bagi Masyarakat Sipil
Diskusi panel dengan Prof. Peter Schiwy, mantan Direktur Radio Jerman Utara (Norddeutscher Rundfunk – NDR)
Jan Woischnik bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2012, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. menyambut Pimpinan KAS-Jakarta, Bapak Dr. Jan Woischnik.
Jan Woischnik di Dili
Representatif kantor KAS Indonesia dan Timor Leste yang baru, Dr. Jan Woischnik, pada tanggal 17 hingga 19 Agustus 2011 melakukan perjalanan dinas ke Dili, ibukota Timor Leste. Disana KAS mendukung beberapa proyek dalam bidang masyarakat sipil.
PERAN INDONESIA DALAM KEBIJAKAN IKLIM INTERNASIONAL
Laporan Negara Baru: Indonesia dan inisiatif REDD.
Yayasan Konrad Adenauer dan honorarium
Yayasan Konrad Adenauer tidak memberikan honorarium kepada para pemegang mandat Indonesia, baik kepada anggota parlemen di tingkat nasional maupun regional, para wakil pemerintahan, serta hakim dan pengacara negara, untuk partisipasi mereka pada kegiatan kami. Dengan cara ini, kami bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Demokrasi yang transparan dan bebas korupsi.
Laporan Negara
Korupsi dan Kolusi: Tantangan Indonesia Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memerangi korupsi di Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Lembaga tersebut sedang menanti pimpinan baru yang akan dipilih oleh DPR setelah melewati serangkaian intrik akibat rekayasa penahanan kedua pimpinan sementaranya dan pencopotan ketuanya akibat tersangkut kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik selama berbulan-bulan.
