Dalam kerangka program-programnya di Indonesia dan Timor Leste Konrad-Adenauer-Stiftung pada tanggal 17 April 2006 membuka kantor proyeknya di Banda Aceh. Provinsi yang terletak di Barat Laut Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), adalah daerah yang pada tanggal 26 Desember 2004 terkena dampak paling hebat bencana Tsunami. Dua pertiga dari seluruh 250.000 korban meninggal dunia dari 11 negara yang terkena bencana tersebut berasal dari provinsi ini. KAS melakukan kegiatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di dua bidang intervensi, yaitu penguatan pemerintahan komunal dan dukungan terhadap masyarakat sipil. Kelompok sasaran kegiatan KAS mencakup anggota-anggota LSM, anggota parlemen, staf pemerintahan dan walikota.

Tugas - Tugas dan Mitra KAS di Aceh

Dari kantor di Banda Aceh, yang dikoordinasikan bersama dengan ADEKSI dan APEKSI, disusun dan dilaksanakan berbagai seminar dan workshop untuk membangun kembali pemerintahan komunal yang porak poranda di Kota Banda Aceh, Sabang, Lhok Seumawe dan Langsa. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kompentensi dan meningkatkan profesionalitas para anggota asosiasi dan aparat pemerintah, untuk mendukung proses pembangunan kembali struktur-struktur lembaga pemerintah dan parlemen. Anggota dewan perwakilan rakyat yang telah terpilih seperti juga para staf pemerintah komunal harus memiliki kemampuan keahlian berdasarkan kebutuhan, yang sangat diperlukan untuk penerapan Undang-Undang otonomi serta untuk meningkatkan kualitas putusan-putusan pemerintah dan parlemen. Melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang sesuai, sebuah generasi baru pegawai pelayanan umum/pemerintah diharapkan akan terbentuk, yaitu pegawai yang memiliki kewajiban moral terhadap ide-ide demokrasi, pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan transparansi. Dalam bidang dukungan terhadap masyarakat sipil, organisasi mitra yang telah bertahun-tahun lamanya menjadi mitra KAS, SATUNAMA, melaksanakan sejumlah seminar untuk mengembangan kapasitas untuk NGO dan kegiatan-kegiatan pelatihan dengan mitra lokal, PUGAR dan CDI. Pengenalan kepada prinsip-prinsip „best practises“ dan Good Governance , memberikan kontribusi untuk mengakhiri konflik dengan damai.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai adalah : bahwa konflik-konflik laten atau terbuka di tingkat pedesaan akan mudah dikenali, diperjelas dan dihilangkan dengan damai serta dengan demikian sebuah kontribusi untuk menurunkan konflik di Provinsi Aceh dapat diberikan. Pada saat yang sama, potensi-potensi pengembangan lokal semestinya dimanfaaatkan sepenuhnya, dengan cara meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi-intervensi luar yang berorientasi kepada pembangunan melalui kesepakatan dengan tradisi-tradisi lokal dan adat. Partisipasi masyarakat dapat tercapai melalui pengambilan keputusan politis yang transparan dan beranggung jawab dan melalui metode partisipatif hingga tingkat pedesaan, sehingga pencapaian tujuan dan kelompok sasaran yang tinggi serta program pembangunan kembali yang terus berkelanjutan dapat terlaksana.