Publikationen

Tata Ruang

dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 86 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomisasi daerah.ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik ("good local governance"), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.penebitan buku ini adalah bagian dari kegiatan ADEKSI dalam menyediakan layanan informasi dan publikasi.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. KAS tidak memiliki maksud menerapkan secara langsung konsep-konsep dan model-model yang telah berhasil digunakan di Jerman, melainkan menawarkan kerjasama melalui diskusi dan tukar pengalaman antara mitra-mitra dari luar negeri, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.ProLH memberikan layanan dalam bentuk fasilitasi melalui empat komponen program. Kegiatan utamanya mencakup pengembangan kapasitas, pengembangan sumber daya manusia, advis kebijakan, implementasi dan dukungan teknis seperti metode pengurangan pencemaran pada proyek-proyek percontohan, dan advis metode produksi bersih. Komponen-komponen program ProLH adalah, Advis kebijakan lingkungan hidup, Eko-efisiensi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pendirian Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN), pengelolaan terpadu lingkungan hidup secara spasial pada kawasan aliran sungai.Tujuan utama program ini adalah menurunkan efek negatif lingkungan dan resiko kesehatan bagi masyarakat setempat yang disebabkan oleh industri yang mengelola sumber daya secara tidak efisien. Daerah kerja utama ProLH adalah Provonsi Jawa Tengah. Kegiatan terfokus pada pengelolaan lingkungan disekitar Sungai Babon dan segmen tertentu Sungai Bengawan Solo. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada instansi lingkungan hidup di D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kawasan Industri Jababeka Cikarang.

Peran DPRD

Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 86 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomisasi daerah.ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik ("good local governance"), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.penebitan buku ini adalah bagian dari kegiatan ADEKSI dalam menyediakan layanan informasi dan publikasi.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. KAS tidak memiliki maksud menerapkan secara langsung konsep-konsep dan model-model yang telah berhasil digunakan di Jerman, melainkan menawarkan kerjasama melalui diskusi dan tukar pengalaman antara mitra-mitra dari luar negeri, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.ProLH memberikan layanan dalam bentuk fasilitasi melalui empat komponen program. Kegiatan utamanya mencakup pengembangan kapasitas, pengembangan sumber daya manusia, advis kebijakan, implementasi dan dukungan teknis seperti metode pengurangan pencemaran pada proyek-proyek percontohan, dan advis metode produksi bersih. Komponen-komponen program ProLH adalah, Advis kebijakan lingkungan hidup, Eko-efisiensi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pendirian Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN), pengelolaan terpadu lingkungan hidup secara spasial pada kawasan aliran sungai.Tujuan utama program ini adalah menurunkan efek negatif lingkungan dan resiko kesehatan bagi masyarakat setempat yang disebabkan oleh industri yang mengelola sumber daya secara tidak efisien. Daerah kerja utama ProLH adalah Provonsi Jawa Tengah. Kegiatan terfokus pada pengelolaan lingkungan disekitar Sungai Babon dan segmen tertentu Sungai Bengawan Solo. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada instansi lingkungan hidup di D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kawasan Industri Jababeka Cikarang.

Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005

(in indonesischer Sprache)

PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) adalah Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada penelitian dan advokasi hukum dan kebijakan. Kegiatan seputar parlemen dan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan program inti PSHK, dengan tujuan terlaksananya pembaruan hukum yang partisipatif dan berpihak pada rakyat marjinal. Disamping itu, PSHK telah dan akan terus-menerus secara aktif beraktivitas dalam bidang konstitusi dan demokrasi; tata kepemerintahan dan anti-korupsi; peradilan dan praktek hukum; dan hukum ekonomi.Sejak didirikan pada tanggal 1 Juli 1998, PSHK telah menelurkan berbagai kajian dan aktifitas penting, termasuk pengolahan situs www.parlemen.net serta penerbitan Jurnal Hukum JENTERA. Advokasi kebijakan, utamanya pembentukkan undang-undang dan peraturan lainnya, penyusunan cetak biru pembaruan lembaga-lembaga peradilan , serta penerbitan kajian dan kertas posisi dalam bidang-bidang diatas telah dilakukan dengan bekerja sama ataupun menjadi mitra kritis dengan berbagai kelompok terkait. PSHK juga mendorong pemberdayaan masyarakat sipil dalam konteks legislasi melalui pelatihan perencanaan peraturan di berbagai kota di Indonesia.

Mekanisme Impeachment & Hukum acara Mahkamah Konstitusi

(in indonesischer Sprache)

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Buku ini menelaah proses ”impeachment” di Indonesia dan mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, bagaimanakah Mahkamah Konstitusi (MK) akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya?KAS merupakan Organisasi Jerman yang sejak dulu sudah terkemuka dibidang kerjasamanya dengan negara-negara berkembang, khususnya dalam hal pembinaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara transformasi di benua Asia. Demikian pula halnya di Indonesia, baru satu bulan setelah MKRI terbentuk dibulan September 2003, KAS merupakan organisasi internasional pertama kalinya bersama MKRI menyelenggarakan Konferensi Regional bertemakan Peranan Kekuasaan Hukum Konstitusi di Asia yang begitu menarik perhatian masyarakat umum. Sejak saat itu, KAS dan MKRI menjalin hubungan kerjasama yang sangat erat dalam hal kerjasama ilmiah. Titik berat kerjasama KAS dan MKRI adalah pada penelaahan masalah-masalah aktual hukum konstitusi Indonesia.Buku ini adalah buku kedua dari Seri Penelitian Mahkamah Konstitusi yang akan dipublikasikan secara tidak berkala dari beberapa hasil penelitian yang menarik yang dilakukan oleh tim Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI.

Demokratisasi dan Isu Terorisme di Indonesia

Permasalahan keterbukaan dan Keamanan bukan tugas yang mudah bagi demokrasi yang baru tumbuh. Dewasa ini, Indonesia merupakan negara yang menjadi target serangan teroris ditengah kerawanan institusi demokrasi yang baru didirikan. Penanganan tantangan-tantangan dalam proses transisi ini sangat tergantung pada Indonesia, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas institusi namun juga meningkatkan komitmen pemerintah dalam menangani terorisme internasional. Meningkatnya fanatik agama, sentimen antar etnik dan agama untuk membenarkan tindakan terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya mmengancam keamanan namun juga mengancam keselamatan demokrasi di Indonesia. Semenjak serangan teroris di Bali pada bulan oktober 2005, perdebatan antara kebebasan sipil dan permasalahan keamanan negara menjadi bahan diskusi masyarakat internasional. Bagaimana Indonesia mempertahankan pluralisme politik dan menjamin hak asasi manusia dalam menghadapi fanatisme agama yang terus berkembang?Buku ini mencakup artikel-artikel mengenai tantangan demokratisasi dalam menghadapi terrisme internasional yang ditulis oleh para ahli Indonesia terkait kasus ini. Dengan latarbelakang penulis yang beragam (kaum akademik, peneliti, politikus, militer dan aktifis NGO)dengan berbagai perspektif yang menghasilkan analisis yang dalam dan menarik, menjadikan buku ini menjadi publikasi akademik yang komprehensif pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun gagasan-gagasan yang berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia dewasa ini.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.

Indonesia

Einzelbeitrag im KAS-Demokratiereport 2005 mit dem Titel "Media and Democracy"

Überblick über die politischen Rahmenbedingungen, die die Arbeitsbedingungen der indonesischen Medien seit Jahren beeinflussen sowie strukturelle Daten und Informationen zur Medienlandschaft Indonesiens

Yudhoyono tut sich schwer mit seinem Reformprogramm für Indonesien

Wegen mangelnder Regierungsleistung und nicht eingehaltener Wahlversprechen werden die Bürger ungeduldig mit Präsident ‚SBY’ und seinem Kabinett

Spielmobil und mobile Bücherei für Kinder in Aceh

Fortschrittsbericht zum Bildungsprojekt von Konrad-Adenauer-Stiftung und USC-SATUNAMA

Perspektif Baru Melebarkan Sayap

(in indonesischer Sprache)

Di tahun 1994, talkshow televisi "Perspektif" dengan pemandu Wimar Witoelar mendapat simpati penonton. Tapi pemerintah Soeharto menolaknya. "Perspektif" dilarang. Sebulan kemudian, "Perspektif Baru" muncul di radio dan koran. Setiap minggu disajikan wawancara berisi pikiran bebas, tanpa putus sampai sekarang.Pada tahun 2005 ini, perangkat dasar demokrasi sudah terbangun. Kebebasan bicara sudah tercapai. Dukungan Konrad Adenauer Shiftung pada buku ini menegaskan peran "Perspektif Baru" dalam pembangunan demokrasi. Dalam udara Indonesia yang bebas, perspektif baru melebarkan sayap.....

Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi

Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Prakteknya di Indonesia

Kegiatan privatisasi yang diterapkan di berbagai negara sebagai salah satu imbas dari fenomena globalisasi yang melanda dunia ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham perseroDalam hal ini, privatisasi sektor minyak dan gas bumi, sebagai sektor yang memiliki daya pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak, berbeda dibandingkan dengan privatisasi secara langsung terhadap sebuah BUMN disektor lainnya.Untuk itulah, penelitian ini berupaya menelusuri asal mula perkembangan privatisasi dalam konteks global dengan membandingkan kebijakan tersebut di berbagai negara. Lebih lanjut, dalam laporan ini diulas pula sejarah kebijakan perekonomian dan privatisasi BUMN di Indonesia, dengan menampilkan tiga periode perkembangan kebijakan perekonomian Indonesia, serta mendeskripsikan hubungan Indonesia dengan lembaga donor serta beberapa kasus privatisasi yang telah dilaksanakanPada bagian akhir, riset ini berupaya menghadirkan analisis penerapan kebijakan privatisasi dalam konstruksi peraturan perundang-undangan dan tafsir konstitusi.KAS merupakan Organisasi Jerman yang sejak dulu sudah terkemuka dibidang kerjasamanya dengan negara berkembang, khususnya dalam hal pembinaan mahkamah konstitusi di negara-negara transformasi di benua Asia. Demikian pula halnya di Indonesia, baru satu bulan setelah MKRI terbentuk di bulan September 2003, KAS merupakan organisasi internasional pertama yang memperoleh kehormatan untuk pertama kalinya bersama MKRI menyelenggarakan Konferensi Regional bertemakan Peranan Kekuasaan Hukum Konstitusi di Asia yang begitu menarik perhatian masyarakat umum. Sejak saat itu, KAS dan MKRI memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal kerjasama ilmiah. Titik berat kerjasama KAS dan MKRI adalah pada penelaahan masalah-masalah aktual hukum konstitusi Indonesia.Melalui buku pertama Seri Penelitian Mahkamah konstitusi ini, mulai saat ini MKRI dan KAS akan mempublikasikan secara tidak berkala beberapa hasil penelitian yang menarik, yang dilakukan oleh para staff ahli Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.