Gelombang demokrasi sepanjang satu dasawarsa belakangan di tanah air memungkinkan semua elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok islam garis keras, berani menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka dan vulgar. Diantara tuntutan paling kuat yang disuarakan sebagian kalangan islam adalah membawa syariah ke ruang publik. Gagal memasukkannya ke dalam konstitusi yang diamandemen (2002), upaya-upaya untuk menerapkan syariah islam terus dilanjutkan. Melalui gerbang otonomi daerah, syariah islam akhirnya didorong masuk. Meski dalam jangkauan dan skala yang terbatas, perda-perda syariah bermunculan segera setelah lahirnya Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 50 kabupaten/kota yang mempunyai perda syariah islam. Meski publik Muslim yang mendukung penerapan syariah cukup signifikan secara kuantitatif, namun banyak pihak masih mempersoalkan legitimasinya sebagai kebijakan publik. Selain rendahnya keterlibatan masyarakat ("public engagement")dalam proses penetapannya, sejumlah aturan yang dikandungnya cenderung mengancam hak-hak sipil, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas.Apalagi dalam praktiknya, warga Indonesia dipaksakan untuk tunduk pada kebijakan publik yang secara eksklusif bersumber dari nilai-nilai islam. Ini sangat mungkin memicu ketegangan dalam masyarakat, karena selain diskriminatif terhadap warga negara lainnya, khususnya minoritas non-Muslim, perda-perda tersebut juga cenderung mengabaikan hak-hak warga Muslim seperti perempuan dan elemen masyarakat yang menganut keyakinan/pandangan yang berbeda dengan aturan-aturan syariah yang dikandung perda-perda tersebut. Buku yang disunting dari hasil kajian dan penelitian tentang syariah dan HAM ini mencoba mencermati bagaimana dinamika politik islam ditanah air berlangsung, serta apa dampak yang ditimbulkannya terhadap hak-hak sipil, kaum perempuan, dan minoritas non-Muslim.