Foto kelompok dengan peserta

Kata sambutan kepada peserta oleh Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia, Jan Senkyr

Jenderal Klaus Naumann berbicara terkait topik "South China Sea – Challenges and Opportunities"

Sesi terbuka workshop ini pada tanggal 6 November dibuka melalui Key Note Speach oleh Gubenur Lemhannas, Letnan Jenderal Agus Widjojo.

Dr. Siswo Pramono, Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Analisa dari Kementerian Luar Negeri RI, menjawab pertanyaan para peserta saat sesi diskusi panel.

Hubungan antara Jerman dan Indonesia telah menjalin  enampuluh tahun hubungan kerjasama yang sukses. Kedua negara memiliki peran kunci di wilayah mereka masing-masing – Jerman di Eropa/Uni Eropa dan Indonesia di Asia Tenggara/ASEAN.

Bab terbaru dalam hubungan bilateral ini, dibuka dengan „Indonesia-Germany joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility“.  „Jakarta Declaration“ ini ditanda tangani saat kunjungan Angela Merkel ke Indonesia pada bulan Juli 2012.

Pada bulan Juni 2017 Memorandum of Understandig (MoU) untuk kerjasama maritime,  ditandatangani oleh kedua negara. Kesepakatan tersebut  bertujuan mendukung proyek-proyek bersama dalam bidang kerjasama strategi maritim, keamanan maritim, investasi infrastruktur serta galangan kapal dan pembuatan kapal, penelitian dan pengembangan serta pendidikan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau Indonesia yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau memiliki garis pantai lebih dari 54.000 kilometer yaitu garis pantai terbesar setelah Kanada. Hampir 70 persen dari keseluruan teritori Indonesia merupakan lautan.

Dengan latar belakang ini jelas bahwa keamanan maritime dan pengembangan maritime termasuk prioritas kebijakan pemerintah Indonesia.  

Presiden Joko Widodo (sering disebut juga Jokowi) saat East Asia Summits 2014 memperkenalkan visi-misinya untuk Indonesia yaitu sebagai “poros maritim dunia”. Melalui pengembangan sebuah strategi maritim yang komprehensif maka diharapkan bahwa tantangan dan permasalahan yang beragam yang dihadapi Indonesia secara regional dan global  dapat dicakup dan melalui bantuan program transformasi dan program modernisasi yang konsisten dapat diatasi.

Juga bagi Jerman yang merupakan ekonomi terbesar di Uni Eropa dan terbesar keempat di dunia, keamanan jalur perdagangan dan pengembangan kerjasama memiliki peran yang penting. Indonesia dengan selat Malakka, Sunda dan Lombok yang strategis yang mengangkut sebagian besar barang dagangan antara Eropa dan Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan bagi Jerman dan Uni Eropa mitra prioritas untuk perlindungan dan pengamanan jalur perdagangan bebas.

Target dari Dialog Strategi Jerman-Indonesia ke-2 adalah untuk membahas dan mendiskusikan kepentingan bersama dan kemungkinan bidang kerjasama dan koordinasi dalam bidang keamanan maritim.

Acara yang berlangsung dua hari ini dibuka dengan sebuah workshop tertutup pada tanggal 5. November yang melibatkan 35 ahli (perwakilan pemerintah, militer dan ahli keamanan, akademisi) dari kedua negara. Pada tanggal 6 November acara dibuka untuk peserta Indonesia dan Internasional yang lebih luas.  

Workshop tertutup yang berlangsung pada tanggal 05.11. membahas topik „Maritime Security Cooperation“, dan „Continental and Archipelagic States: Experiences in Developing Sea Power“. Lingkar peserta yang terbatas  ini memberi peluang bagi para peserta untuk memberi pendapat dan membagi pengalaman secara terbuka dan mendiskusikan poin-poin tertentu secara detail. Dalam dialog ditemukan beragam peluang untuk kerjasama  dengan Jerman dan Uni Eropa terutama terkait implementasi target luas dari proyek „Indonesia Global Maritime Fulcrum“.

Workshop terbuka pada tanggal 06.11. dibuka dengan Key Note Speech dari Gubenur Lemhannas Letnan Jendral Agus Widjojo. Dalam  keempat sesi diskusi berikutnya dibahas topik-topik sebagai berikut „Rules-Based Approach to Maritime Security“, „The Nexus between Technological Innovation, Cyber Security and Maritime Security“, “South China Sea – Challenges and Opportunities” dan “Responding to Maritime Security Challenges – The Need for Closer Cooperation”.

Kedua belah pihak, Jerman dan Indonesia dalam diskusi sering menyebutkan bahwa bidang yang dapat menjadi peluang kerjasama dan dapat disampaikan oleh kedua penyelenggara acara ke masing-masing pemerintahannya adalah: permasalahan  pengembangan teknologi, proyek-proyek penelitian yang konkrit atau praktek cara pengatasan  sebagai contoh ancaman akibat  pembajakan, terorisme transnasional. Termasuk juga adalah beragam tindakan yang harus dilaksanakan oleh Indonesia  dan juga Uni Eropa serta negara-negara anggotanya untuk perlindungan dari „marine Environment“ .

Pada contoh tantangan dalam domain maritim sering digaris bawahi bahwa masuk akal jika pada semua topik PBB yang akan mencapai UNSC sebisa mungkin dilakukan kerjasama yang terkoordinir dikarenakan kedua negara dari tahun 2019-2020 akan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.