KAS Indonesien

Dr. Ibrahim sebagai perwakilan dari komisi yudisial membuka workshop ini...

KAS Indonesien

...dan kemudian mempersilakan Dr. Jan Woischnik atas nama KAS menyambut 24 peserta dari pengadilan wilayah dari Jawa Tengah.

KAS Indonesien

Mewakili mantan presiden Mahkamah Konstitusi Indonesia serta pemberi nama Jimly School of Law and Government, Dr. H. Qomaruddin sebagai direktur dari institusi tersebut menjadi keynote speaker dan menjabarkan arti dari kemandirian serta tanggung jawab pengadilan.

KAS Indonesien

Sebagai anggota Komisi Yudisial, Dr. Taufiqurrahman S juga ikut ambil bagian dalam workshop ini.

KAS Indonesien

Para hakim dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang dengan lebih dari 32 juta jiwa merupakan propinsi berpenduduk ketiga terbesar di Indonesia, hadir dalam workshop ini untuk berbagi pengalaman serta saran mengenai penanganan korupsi serta percobaan suap dalam pekerjaannya sehari-hari. Mayoritas peserta adalah pria...

KAS Indonesien

...namun ada pula 9 orang wanita yang mengambil bagian dalam kegiatan ini serta berkesempatan untuk bertukar pengalaman dengan sesama serta para ahli.

KAS Indonesien

Dr. H. Zahrul Rabain, Hakim Agung Republik Indonesia, merupakan salah satu ahli yang hadir.

KAS Indonesien

Para peserta sangat antusias mengikuti diskusi serta tertarik dengan proyek dan pekerjaan KAS di Indonesia: di sini para peserta sedang membaca brosur kantor asing KAS, yang dapat diunduh di situs web kami.

Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap institusi kehakiman di negara ini sedang berada pada titik yang rendah. Para hakim di instansi-instansi terendah memang sudah lama memiliki citra yang kurang baik. Namun sekarang bahkan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu institusi paling kredibel di negara ini pun dihebohkan oleh sebuah skandal korupsi yang menggemparkan.

Segala sisi kehidupan di Indonesia marak diwarnai oleh korupsi yang menyebar luas. Namun bila menyangkut para hakim, hal ini memiliki konsekuensi yang teramat buruk, karena berdasarkan jabatan serta fungsinya, mereka seharusnya bermoral dan beretika tinggi. Bila tidak demikian, mereka akan sulit dipercaya dalam bidangnya yang menyangkut keadilan.

Bagaimana seharusnya seorang hakim menanggapi, bila misalnya salah satu dari pihak yang berperkara di pengadilan mengantarkan sebuah “perhatian kecil”, sebut saja sekeranjang buah? Atau bila salah satu pihak ini menghubungi hakim melalui media lain misalnya SMS? Apa yang boleh dan harus dilakukan oleh sang hakim?

Situasi seperti ini serta banyak situasi lain dari keseharian pekerjaan mereka menjadi topik diskusi dan klarifikasi 24 orang hakim dari Jawa Tengah beserta dengan seorang filsuf kehakiman serta anggota Komisi Yudisial dan para hakim dari pengadilan tertinggi negara. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 23 – 25 Oktober 2014 di Semarang.

Workshop ini merupakan kegiatan perdana dari sebuah proyek jangka panjang bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government. Institusi ini mengusung nama pendirinya, Jimly Asshiddiqie, pendiri serta mantan presiden Mahkamah Konstitusi serta ahli hukum negara dan konstitusi ternama. Bersama dengan beliau, tim dari Konrad-Adenauer-Stiftung telah merencanakan rangkaian workshop dan seminar ini selama dua tahun terakhir.