Syariah Islam dan HAM

Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim

Gelombang demokrasi sepanjang satu dasawarsa belakangan di tanah air memungkinkan semua elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok islam garis keras, berani menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka dan vulgar. Diantara tuntutan paling kuat yang disuarakan sebagian kalangan islam adalah membawa syariah ke ruang publik. Gagal memasukkannya ke dalam konstitusi yang diamandemen (2002), upaya-upaya untuk menerapkan syariah islam terus dilanjutkan. Melalui gerbang otonomi daerah, syariah islam akhirnya didorong masuk. Meski dalam jangkauan dan skala yang terbatas, perda-perda syariah bermunculan segera setelah lahirnya Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 50 kabupaten/kota yang mempunyai perda syariah islam. Meski publik Muslim yang mendukung penerapan syariah cukup signifikan secara kuantitatif, namun banyak pihak masih mempersoalkan legitimasinya sebagai kebijakan publik. Selain rendahnya keterlibatan masyarakat ("public engagement")dalam proses penetapannya, sejumlah aturan yang dikandungnya cenderung mengancam hak-hak sipil, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas.Apalagi dalam praktiknya, warga Indonesia dipaksakan untuk tunduk pada kebijakan publik yang secara eksklusif bersumber dari nilai-nilai islam. Ini sangat mungkin memicu ketegangan dalam masyarakat, karena selain diskriminatif terhadap warga negara lainnya, khususnya minoritas non-Muslim, perda-perda tersebut juga cenderung mengabaikan hak-hak warga Muslim seperti perempuan dan elemen masyarakat yang menganut keyakinan/pandangan yang berbeda dengan aturan-aturan syariah yang dikandung perda-perda tersebut. Buku yang disunting dari hasil kajian dan penelitian tentang syariah dan HAM ini mencoba mencermati bagaimana dinamika politik islam ditanah air berlangsung, serta apa dampak yang ditimbulkannya terhadap hak-hak sipil, kaum perempuan, dan minoritas non-Muslim.

Undang-Undang Partai Politik Jerman

(Terjemahan Undang-Undang Partai Politik Jerman)

Dengan bekerja sama dengan mitra-mitra kami Pusat Studi Hukum& Kebijakan (PSHK) dan Soegeng Sarjadi Syndicates (SSS) diterjemahkanlah dan dipublikasikan undang-undang partai politik Jerman ke dalam Bahasa Indonesia. Debat yang terjadi saat ini mengenai undang-undang kepartaian di Indonesia adalah sesuatu yang sangat krusial. Tujuan penerjemahan ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai undang-undang partai politik Jerman kepada para politisi dan para pengambil keputusan di Indonesia. Publikasi ini menguraikan sebuah keterangan yang tidak mengikat mengenai bagaimana undang-undang partai politik Jerman dibentuk dan disusun.

Akses Keungan UMKM

(in Bahasa Indonesia)

Seri perempat yang terdiri dari 4 buku pegangan untuk anggota parlemen Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Ekonomoni Partisipasi

(in Bahasa Indonesia)

Seri perdua yang terdiri dari 4 buku pegangan untuk anggota parlemen Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Iklim Investasi Daerah

(in Bahasa Indonesia)

Seri pertama yang terdiri dari 4 buku pegangan untuk anggota parlemen Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Regional Marketing

(in Bahasa Indonesia)

Seri pertiga yang terdiri dari 4 buku pegangan untuk anggota parlemen Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Panduan Praktis Pemantauan Legislasi

(auf Bahasa Indonesia)

Buku pegangan ini menawarkan tidak hanya pengantar teori mengenai struktur dan mekanisme pengawasan terhadap proses perundang-undangan, melainkan juga membangun partisipasi konstruktif yang nyata.

Das Jahr 2 nach dem Tsunami: Aceh im Aufwärtstrend

Zwei Jahre nach der Katastrophe trifft man überall auf rege Bautätigkeit; in weiten Teilen des Küstenabschnittes stehen bereits neue Häuser, errichtet von staatlichen und zivilen Organisationen und in erster Linie finanziert durch private Spenden von Menschen aus aller Welt. Allein in Deutschland wurden 670 Millionen Euro gespendet – verglichen mit den ca. 270 Millionen Euro deutscher Hilfe aus öffentlichen Geldern ein beeindruckendes Beispiel für die Solidarität der Menschen in Deutschland mit den Tsunamiopfern und ihren Angehörigen.

Bobot Kurang Janji Masih Terutang

Catatan PSHK Tentang Kualitas Legislasi 2006

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) telah menghasilkan analisis lengkap mengenai kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilihat dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, yang juga mencakup evaluasi kinerja parlemen belakangan ini serta juga program legislasi di tahun-tahun mendatang.

Brosur KAS Indonesia

Brosur mengenai KAS dalam Bahasa Indonesia

Publikasi setebal 22 halaman ini, yang disusun dengan bekerja sama dengan organisasi – organisasi mitra KAS, memberikan pandangan menyeluruh mengenai program pembangunan politik KAS di negeri ini kepada pembaca di Indonesia. Di dalam publikasi ini organisasi-organisasi mitra KAS dan program-programnya diperkenalkan serta juga titik berat kegiatan-kegiatan KAS. Lebih dari itu brosur ini juga memuat informasi mengenai struktur dan kegiatan KAS di Negara Republik Federal Jerman. Brosur KAS Indonesia dapat dipesan secara cuma-cuma di Kantor Perwakilan KAS Indonesia.