Demokratisasi dan Isu Terorisme di Indonesia

Permasalahan keterbukaan dan Keamanan bukan tugas yang mudah bagi demokrasi yang baru tumbuh. Dewasa ini, Indonesia merupakan negara yang menjadi target serangan teroris ditengah kerawanan institusi demokrasi yang baru didirikan. Penanganan tantangan-tantangan dalam proses transisi ini sangat tergantung pada Indonesia, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas institusi namun juga meningkatkan komitmen pemerintah dalam menangani terorisme internasional. Meningkatnya fanatik agama, sentimen antar etnik dan agama untuk membenarkan tindakan terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya mmengancam keamanan namun juga mengancam keselamatan demokrasi di Indonesia. Semenjak serangan teroris di Bali pada bulan oktober 2005, perdebatan antara kebebasan sipil dan permasalahan keamanan negara menjadi bahan diskusi masyarakat internasional. Bagaimana Indonesia mempertahankan pluralisme politik dan menjamin hak asasi manusia dalam menghadapi fanatisme agama yang terus berkembang?Buku ini mencakup artikel-artikel mengenai tantangan demokratisasi dalam menghadapi terrisme internasional yang ditulis oleh para ahli Indonesia terkait kasus ini. Dengan latarbelakang penulis yang beragam (kaum akademik, peneliti, politikus, militer dan aktifis NGO)dengan berbagai perspektif yang menghasilkan analisis yang dalam dan menarik, menjadikan buku ini menjadi publikasi akademik yang komprehensif pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun gagasan-gagasan yang berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia dewasa ini.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.

Indonesia

Einzelbeitrag im KAS-Demokratiereport 2005 mit dem Titel "Media and Democracy"

Überblick über die politischen Rahmenbedingungen, die die Arbeitsbedingungen der indonesischen Medien seit Jahren beeinflussen sowie strukturelle Daten und Informationen zur Medienlandschaft Indonesiens

Yudhoyono tut sich schwer mit seinem Reformprogramm für Indonesien

Wegen mangelnder Regierungsleistung und nicht eingehaltener Wahlversprechen werden die Bürger ungeduldig mit Präsident ‚SBY’ und seinem Kabinett

Spielmobil und mobile Bücherei für Kinder in Aceh

Fortschrittsbericht zum Bildungsprojekt von Konrad-Adenauer-Stiftung und USC-SATUNAMA

Perspektif Baru Melebarkan Sayap

(in indonesischer Sprache)

Di tahun 1994, talkshow televisi "Perspektif" dengan pemandu Wimar Witoelar mendapat simpati penonton. Tapi pemerintah Soeharto menolaknya. "Perspektif" dilarang. Sebulan kemudian, "Perspektif Baru" muncul di radio dan koran. Setiap minggu disajikan wawancara berisi pikiran bebas, tanpa putus sampai sekarang.Pada tahun 2005 ini, perangkat dasar demokrasi sudah terbangun. Kebebasan bicara sudah tercapai. Dukungan Konrad Adenauer Shiftung pada buku ini menegaskan peran "Perspektif Baru" dalam pembangunan demokrasi. Dalam udara Indonesia yang bebas, perspektif baru melebarkan sayap.....

Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi

Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Prakteknya di Indonesia

Kegiatan privatisasi yang diterapkan di berbagai negara sebagai salah satu imbas dari fenomena globalisasi yang melanda dunia ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham perseroDalam hal ini, privatisasi sektor minyak dan gas bumi, sebagai sektor yang memiliki daya pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak, berbeda dibandingkan dengan privatisasi secara langsung terhadap sebuah BUMN disektor lainnya.Untuk itulah, penelitian ini berupaya menelusuri asal mula perkembangan privatisasi dalam konteks global dengan membandingkan kebijakan tersebut di berbagai negara. Lebih lanjut, dalam laporan ini diulas pula sejarah kebijakan perekonomian dan privatisasi BUMN di Indonesia, dengan menampilkan tiga periode perkembangan kebijakan perekonomian Indonesia, serta mendeskripsikan hubungan Indonesia dengan lembaga donor serta beberapa kasus privatisasi yang telah dilaksanakanPada bagian akhir, riset ini berupaya menghadirkan analisis penerapan kebijakan privatisasi dalam konstruksi peraturan perundang-undangan dan tafsir konstitusi.KAS merupakan Organisasi Jerman yang sejak dulu sudah terkemuka dibidang kerjasamanya dengan negara berkembang, khususnya dalam hal pembinaan mahkamah konstitusi di negara-negara transformasi di benua Asia. Demikian pula halnya di Indonesia, baru satu bulan setelah MKRI terbentuk di bulan September 2003, KAS merupakan organisasi internasional pertama yang memperoleh kehormatan untuk pertama kalinya bersama MKRI menyelenggarakan Konferensi Regional bertemakan Peranan Kekuasaan Hukum Konstitusi di Asia yang begitu menarik perhatian masyarakat umum. Sejak saat itu, KAS dan MKRI memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal kerjasama ilmiah. Titik berat kerjasama KAS dan MKRI adalah pada penelaahan masalah-masalah aktual hukum konstitusi Indonesia.Melalui buku pertama Seri Penelitian Mahkamah konstitusi ini, mulai saat ini MKRI dan KAS akan mempublikasikan secara tidak berkala beberapa hasil penelitian yang menarik, yang dilakukan oleh para staff ahli Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sebuah Gambaran Islam Kontemporer Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan makalah dan sambutan oleh para ahli dan peneliti dalam sebuah seminar internasional dengan judul : "A Portrait of Contemporery Indonesian Islam: Remapping and Responding to the worldwide Social Agenda", yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14-15 Desember 2004, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya yang berkolaborasi bersama Konrad-Adenauer-Shiftung. Buku ini membentuk sebuah pengantar untuk memasuki pembelajaran dan penjelasan pembangunan dengan jalur pluralistik. Buku ini juga membantu menjawab pertanyaan kenapa dialog dengan Islam sangat dibutuhkan dan kenapa Islam Indonesia menarik perhatian dunia.

Dinamika dan Kapasitas DPR Dalam Tata Pemerintahan Demokratis

(in indonesischer Sprache)

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai konteks makro cenderung menekankan aspek administrasi pemerintahan. Resentralisasi dan inkonsistensi tindak lanjut desentralisasi telah menghambat optimalisasi kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah. Berbagai dampak negatif dapat diminimalkan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengembangan kapasitas pengelolaan tata pemerintahan yang demokratis. Karena DPRD merupakan salah satu lembaga yang paling strategis dalam konteks dan upaya ini, pemahaman yang lebih menyeluruh dalam rangka peningkatan dan pembaharuan kapasitas kelembagaan menjadi semakin penting. Buku ini hendak menyampaikan kompleksitas kelembagaan yang penting diperhatikan dalam pengembangan program peningkatan kapasitas dan pembaharuan parlemenen di daerah.Secara singkat buku ini mengkaji beberapa aspek penting berikut ini. Rendahnya kapasitas legislasi DPRD terjadi karena ia masih mengandalkan masukan pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas legislasi cenderung menekankan pada legislatif drafting. DPRD sering dihadapkan pada ketidak-pastian kewenangan dan hasilnya dinilai bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Pelaksanaan fungsi penganggaran pun mengalami perkembangan serupa karena pelaksanaan sistem performance budgeting menjadikan fungsi ini bersifat teknis. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dinilai mengambil alih fungsi dari lembaga pemerintahan lainnya dan fungsi ini cenderung dipakai sebagai alat politik praktis dalam pemerintahan.Kapasitas pengembangan tata pemerintahan demokratis juga belum optimal. DPRD dalam banyak kasus justru menjadi contoh yang kurang ideal, karena DPRD belum punya strategi pelembagaannya. Pengarus-utamaan tata tertib DPRD dan perda menurut prinsip-prinsip tata pemerintahan demokratis sangat perlu agar dua mekanisme utama ini memungkinkan DPRD dapat memulai perubahan dari dalam. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung, upaya yang lebih menyeluruh diperlukan untuk menciptakan konfigurasi lingkungan yang memampukan.

Indonesia Dewasa Ini: Permasalahan & Perspektif

Politik dan Masyarakat: Lima Tahun dalam Reformasi

Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. KAS tidak memiliki maksud menerapkan secara langsung konsep-konsep dan model-model yang telah berhasil digunakan di Jerman, melainkan menawarkan kerjasama melalui diskusi dan tukar pengalaman antara mitra-mitra dari luar negeri, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.Buku ini berbicara mengenai proses reformasi di Indonesia dalam bidang politik, hukum, ekonomi, agama, dan masyarakat. Adapun cakupan topik dalam buku ini adalah Peranan aktor internasional dalam demokratisasi Indonesia, masa depan proses reformasi Hukum, keberhasilan dan permasalahan otonomi regional, potensi usaha kecil dan menengah dalam perbaikan ekonomi indonesia, NGOs sebagai faktor kekuatan dan masa depan hubungan antar-agama dari pandangan non-muslim dan pihak lainnya.

Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD

(in indonesischer Sprache)

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 86 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 melalui suatu musyawarah nasional DPRD Kota Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Surabaya dengan tujuan untuk dapat memberi kontribusi bagi pelaksanaan otonomi daerah sejak Undang-Undang 22 Tahun 1999 ditetapkan. Sesuai dengan Anggaran Dasar ADEKSI, organisasi ini melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. KAS tidak memiliki maksud menerapkan secara langsung konsep-konsep dan model-model yang telah berhasil digunakan di Jerman, melainkan menawarkan kerjasama melalui diskusi dan tukar pengalaman antara mitra-mitra dari luar negeri, sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.