Sejak tahun 2014, kantor perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung di Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki program pendidikan dan pelatihan pimpinan SATPOL PP. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pengertian serta kesadaran akan peraturan hukum dan HAM dalam pekerjaan para peserta, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap menguatnya struktur demokrasi dan negara hukum di Indonesia secara keseluruhan.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari aparat administrasi regional dalam sistem desentralisasi yang ada di Indonesia dan memiliki fungsi untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintahan serta menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Jadi, SATPOL PP kurang lebih merupakan polisi penjaga ketertiban, yang diberikan tugas-tugas serta wewenang luas melalui sebuah dekrit presiden. Seringkali masyarakat awam berhadapan dengan negara melalui para SATPOL PP. Oleh sebab itu, perilaku mereka memiliki pengaruh yang penting menyangkut pandangan umum mengenai negara di mata masyarakat.

Di sisi lain, para petugas SATPOL PP seringkali hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta kualifikasi yang tidak mencukupi. Sebagai akibat dari kurangnya pendidikan dan pelatihan ini, seringkali terdapat perilaku yang tidak profesional, melanggar peraturan atau bahkan sewenang-wenang. Tidak jarang terdengar kasus perilaku petugas yang menggunakan kekerasan bahkan perilaku yang melanggar HAM. Pemerintah Indonesia menyadari masalah ini.

Atas undangan dari Konrad-Adenauer-Stiftung, sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang ikut merumuskan konsep pelatihan ini sedang melakukan berbagai pembicaraan di Jerman. Kemarin tim ini disambut oleh Wolfgang Bosbach MdB (CDU) di Berlin, yang merupakan ketua komite dalam negeri parlemen Jerman.