Partisipasi-partisipasi dalam acara

Seminar Deradikalisasi dan Penangkalan Terorisme

Seminar terkait peran pancasila dalam menangkal radikalisasi dan terorisme melalui pendekatan deradikalisasi merupakan kerjasama antara KAS dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

Dalam seminar yang berlangsung dua hari telah berbicara ahli-ahli dari Indonesia dan seorang ahli berasal Jerman yaitu Prof. Dr. Thomas Grumke terkait topik penangkalan terorisme dan deradikalisasi. Ancaman bahaya yang bersumber dari ekstremisme politik dan terorisme akibat radikalisme terdapat di Eropa dan Indonesia dan merupakan topik yang sedang mendapatkan perhatian tinggi.

Berbeda dengan Jerman, Indonesia memiliki beragam budaya dan adat-istiadat. Indonesia terdiri dari 33 provinsi, 17.000 pulau dan memiliki hampir 260juta penduduk. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan desentralisasi. Ideologi Pancasila dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melawan ancamana terorisme.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, pelatihan yang berfokus kepada pegawai pemerintah daerah merupakan kunci sukses untuk pendekatan yang bersifat desentral dalam melawan terorisme. Prof. Dr. Grumke menggarisbawahi dalam pemaparannya bahwa pegawai pemerintah harus berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Kekuatan dan kompetensi deradikalisasi dan pencegahan terorisme terletak dalam persatuan bangsa.

Indra Kramadipa Staf Khusus Sekretariat Kabinet mengatakan dalam sesinya bahwa provinsi-provinsi di Indonesia dengan berbagai perbedaannya dipersatukan melalui prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Faizal Thayeb, Direktur Devisi 33 BIN, menyampaikan bahwa banyak orang menjadi radikal melalui media internet. Hal ini berakibat terjadinya „lone wolf phenomenon“. Fenomena ini disebut bagi orang penyendiri yang mengalami radikalisasi melalui internet. Orang-orang tersebut perlu diidentifikasi sebelum mereka bergabung dalam kelompok-kelompok besar.

Tidak hanya melalui internet namun juga di tempat ibadah, sekolah, universitas dan penjara banyak orang menjadi radikal hal ini dikatakan oleh Ir. Hamli dari BNPT. Monitoring yang berfokus pada tingkat masyarakat dan pemerintah dapat membantu menemukan pihak yang telah radikal maupun yang berpotensi menjadi radikal. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, otoritas dan masyarakat.