Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK

Hasil penelitian ini mengungkapkan persepsi dan penafsiran dari tokoh-tokoh masyarakat Papua atas putusan MK serta sejauhmana putusan MK ini diimplementasikan oleh pemerintah baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah sampai menjelang terbentuknya MRP (Majelis Rakyat Papua).KAS merupakan Organisasi Jerman yang sejak dulu sudah terkemuka dibidang kerjasamanya dengan negara-negara berkembang, khususnya dalam hal pembinaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara transformasi di benua Asia. Demikian pula halnya di Indonesia, baru satu bulan setelah MKRI terbentuk dibulan September 2003, KAS merupakan organisasi internasional pertama kalinya bersama MKRI menyelenggarakan Konferensi Regional bertemakan Peranan Kekuasaan Hukum Konstitusi di Asia yang begitu menarik perhatian masyarakat umum. Sejak saat itu, KAS dan MKRI menjalin hubungan kerjasama yang sangat erat dalam hal kerjasama ilmiah. Titik berat kerjasama KAS dan MKRI adalah pada penelaahan masalah-masalah aktual hukum konstitusi Indonesia.Buku ini adalah buku ketiga dari Seri Penelitian Mahkamah Konstitusi yang akan dipublikasikan secara tidak berkala dari beberapa hasil penelitian yang menarik yang dilakukan oleh tim Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI.