Rincian
Indonesia telah menetapkan konsensus bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat dengan menjungjung tinggi demokrasi. Dalam praktiknya, kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Partisipasi politik masyarakat yang sehat dan bermakna merupakan fondasi utama bagi tegaknya sebuah demokrasi yang berkualitas, bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam pesta politik lima tahunan, melainkan juga pada keseluruhan proses pembangunan politik secara berkelanjutan.
Realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya masih belum merata dan optimal. Berdasarkan fakta yang tercatat, hanya sekitar 60% masyarakat yang menjadi target program pendidikan politik dapat dijangkau. Angka ini mengindikasikan masih signifikannya kesenjangan pemahaman dan partisipasi di tengah masyarakat. Lemahnya pemahaman ini berpotensi memunculkan dua masalah besar; pertama, apatisme politik di kalangan warga, di mana mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik; dan kedua, partisipasi yang tidak informatif dan tidak terkualitas, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis dan jangka pendek, seperti politik uang atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, tantangan kontemporer seperti disrupsi informasi dan maraknya hoaks semakin mempersulit terciptanya ruang publik yang sehat untuk berdemokrasi. Masyarakat kerap dihadapkan pada banjir informasi yang sulit diverifikasi kebenarannya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pilihan-pilihan politik mereka. Dalam konteks inilah, pendidikan politik menjadi sebuah keharusan strategis, bukan hanya sekadar kegiatan seremonial. Pendidikan politik berperan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi subjek politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam rangka merespon tantangan tersebut, Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusat Fasker) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Konrad Adenauer Stiftung (KAS) akan menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Pendidikan Politik: Meningkatkan Partisipasi Publik untuk Demokrasi Berkualitas”, sebagai ruang dialog strategis lintas sektor agar Pendidikan politik berperan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi subjek politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama Pusat Fasker dan KAS dalam membangun kesadaran kritis warga negara. Tujuannya adalah mentransformasi partisipasi masyarakat dari yang bersifat pasif dan rutin menjadi partisipasi yang aktif, informatif, dan substantif. Melalui forum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi ini, diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan pada akhirnya, terciptanya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan dan merata, menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
📅 Tanggal: 26-27 November 2025
📍 Tempat: Bigland Bogor Hotel, Jawa Barat
Program
Rabu, 26 November 2025
13:30 – 14:15 Pembukaan
Dr. Denis Suarsana (Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia & Timor-Leste)
Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si. (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri)
14:30 – 17:30 Paparan dan Diskusi Sesi I
• Manajemen Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Lebih Inklusif, Partisipatif, dan Akuntabil untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Lebih Berintegritas
Oleh: Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si. (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri)
• Parlemen Sehat: “Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPR dalam Mendorong Partisipasi Publik yang Berkualitas
Oleh: Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol. (Anggota DPR RI)
• Peran Media Sebagau Pendorong Keterlibatan Publik dan Literasi Politik di Ruang Digital
Oleh: Adi Prayitno, M.I.P. (Media Pers)
Kamis, 27 November 2025
08:30 – 11:30 Paparan dan Diskusi Sesi II
• Mendorong Partisipasi Publik Melalui Pendidikan Politik Kolaboratif
Oleh: Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si (Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum Kemendagri)
• Membangun Kesadaran Kritis: Peran Pendidikan Politik dalam Memperkuat Partisipasi Publik di Era Disrupsi
Oleh: Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si (Dekan Fakultas Politik dan Pemerintahan IPDN Jatinangor)
• Peran Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan Literasi Politik dan Partisipasi Publik yang Bermakna
Oleh: Dr. Julia Novrita, Ph.D (Direktur Program dan Pengembangan, The Habibie Center)
11:30 – 12:00 Kesimpulan dan Penutupan
Oleh: Ahmad Fajri, S.H., M.H. (Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri)