MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM MELALUI KOTAK SUARA - Kantor Perwakilan di Indonesia dan Timor-Leste
Partisipasi-partisipasi dalam acara
Setelah beberapa saat belakangan ini para peneliti ternama ramai memberikan peringatan mengenai dampak dari perubahan iklim bagi Indonesia – sebagai contoh, menurut salah satu perhitungan terkini, bandar udara Ibukota Jakarta akan sepenuhnya terendam air pada tahun 2030 – YPB bersama dengan KAS Indonesia menempatkan topik ini dalam agenda publik, sesaat sebelum dilangsungkannya pemilu legislatif, yang akan diadakan pada tanggal 9 April mendatang. Target peserta dari kegiatan ini ialah mahasiswi dan mahasiswa, karena generasi muda inilah yang akan merasakan dampak dari perubahan iklim serta politik lingkungan hidup saat ini.
Kegiatan ini dibuka oleh Prof. Soetjipto, Wakil Rektor Universitas Airlangga. Dalam kata sambutannya ia menekankan peran besar dari kaum intelektual dalam debat terbuka mengenai perubahan iklim di Indonesia. Keahlian mereka sangatlah penting agar dunia politik dapat menemukan jawaban-jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan seputar tantangan dalam bidang iklim dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, tambah Soetjipto, dipilihnya universitas sebagai lokasi kegiatan ini merupakan keputusan yang tepat dari KAS dan YPB.
Di awal acara, moderator Wimar Witoelar, mantan juru bicara Presiden „Gus Dur“ serta pimpinan organisasi mitra KAS, YPB, mengingatkan bahwa banyak orang merasa kurang yakin akan kriteria yang mereka perlukan untuk memilih dalam pemilu legislatif. Ia mengajak para peserta untuk mengedepankan kriteria perubahan iklim serta lingkungan hidup, karena topik tersebut menyangkut tantangan besar di masa yang akan datang baik secara nasional maupun internasional. Negara Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Oleh sebab itu, naiknya air laut akan berdampak besar bagi para penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk memilih anggota legislatif yang mendukung topik ini, demikian lanjut Witoelar. Para peserta diajak untuk bersikap kritis dalam memilih serta lebih memilih berdasarkan ide serta konsep para calon dalam bidang iklim serta lingkungan hidup dan bukan berdasarkan ketenaran para calon semata.
Dalam kegiatan ini, inisiatif internasional ternama REDD dan REDD+ yang diinisiasi oleh Indonesia dengan dukungan dari Norwegia dijelaskan dengan rinci oleh Gita Syahrani (Senior Associate on Climate Change and Green Investment dari DNC Advocates at Work). Melalui program-program ini Indonesia mewajibkan diri untuk mengurangi emisi CO2 di negaranya sebanyak 26% hingga tahun 2020. Proyek-proyek seperti ini menunjukkan langkah yang baik. Hanya saja penerapannya perlu dilaksanakan dengan lebih meyakinkan, agar tercipta keselarasan antara kemajuan ekonomi Indonesia dengan penggunaan sumber daya alam yang berkesinambungan. Lebih lanjut Syahrani menekankan, bahwa keputusan dalam pemilu nantinya perlu dilakukan berdasarkan aspek ini.
Abetnego Tarigan, Direktur Institut WALHI yang didirikan pada tahun 1980, yang merupakan salah satu NGO dalam bidang lingkungan hidup terpenting di Indonesia, merupakan satu lagi ahli berpengalaman yang hadir dalam kegiatan ini. Dalam penjabarannya Abetnego menekankan bahwa topik-topik seputar perlindungan lingkungan hidup, perlindungan HAM, turistik serta ekonomi saling berkaitan dan oleh sebab itu juga perlu untuk ditangani secara berkaitan. Hal ini merupakan tugas besar dari pemerintahan Indonesia yang akan datang, yang akan terbentuk beberapa bulan setelah pemilu legislatif pada tanggal 9 April mendatang. Topik-topik seperti deforestasi, pengalihan fungsi hutan hujan menjadi kawasan budidaya dan industri serta pembangunan di banyak lahan di pulau Jawa merupakan tantangan-tantangan inti yang perlu dihadapi oleh politik Indonesia.
Teks dan foto: Sebastian Gries
