Habibie Democracy Dialogue

Rincian

Konflik geopolitik yang meluas, disrupsi rantai pasok, dan perang dagang yang terjadi diantara negara-negara besar telah mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Ketidakpastian dan perubahan tatanan ekonomi tersebut telah memicu ketidakstabilan ekonomi, termasuk Indonesia. LPEM FEB UI (Mei, 2025) menganalisis tingkat inflasi tahunan (YoY) menurun, namun situasi ekonomi Indonesia masih menunjukan kerentanan struktural dan lemahnya daya beli masyarakat. Termasuk menghadapi PHK massal, peningkatan pengangguran, dan tekanan terhadap industri.

Di tengah ketidakpastian, pemerintah Indonesia menerapkan strategi efisiensi anggaran. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Presiden telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp. 306,69 triliun, yang berasal dari kementerian/lembaga dan transfer daerah. Efisiensi telah berjalan menuju semester pertama tahun anggaran berjalan 2025. Di pemerintah daerah, juga telah melewati masa transisi 100 hari kepemimpinan Kepala Daerah baru menyusun kebijakan pembangunan daerah di tengah efisiensi APBD.

Krisis global dan penyesuaian dalam kebijakan fiskal nasional menjadi tantangan nyata bagi setiap negara dalam menjalankan fungsi sosial, politik, dan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam masa-masa sulit, tekanan terhadap tata kelola demokratis cenderung meningkat, karena tuntutan masyarakat atas solusi cepat di tengah ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan pemerintah. Kerap kali strategi efisiensi dan stabilitas jangka pendek menjadi jalan yang ditempuh dan berdampak pada berkurangnya ruang deliberasi dan partisipasi publik. Sehingga, penting untuk melihat bahwa tantangan terhadap demokrasi tidak hanya berasal dari tekanan politik, tetapi juga dari kondisi ekonomi yang penuh tekanan.

Demokrasi yang tangguh harus ditopang partisipasi aktif warga, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas harus menjadi pondasi penting dalam menghadapi krisis secara berkelanjutan. Namun, demokrasi tidak hanya harus bertahan, melainkan harus adaptif dan inklusif untuk ketahanan sosial politik. Sehingga, diperlukan strategi kebijakan yang rasional untuk menjawab tantangan global dan nasional secara berkelanjutan. Untuk itu, The Habibie Center didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kembali menyelenggarakan seri kelima Dialog Demokrasi tahun 2025 guna mendiskusikan arah demokrasi di tengah ancaman krisis global serta era efisiensi anggaran. Dengan judul “Resiliensi Demokrasi di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi Nasional dan Global” untuk mendorong dialog antar pemangku kepentingan guna mendorong kebijakan yang efektif.

Penelis Dialog Demokrasi:

1. Ima Mahdiah (Ketua tim transisi Pramono-Rano; Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan)

2. Tari Lestari, S.Si, SE, MS (Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS)

3. Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. (Ketua Institut untuk Demokrasi, Ekonomu, dan Ekologi The Habibie Center; dan Rektor Universitas Paramadina)

Moderator:

Pitut Pramuji, M.A. (Associate Fellow The Habibie Center)

📍 Venue: The Habibie Center Building – Jakarta Selatan