Rincian
Transformasi digital menjadikan data semakin penting dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelayanan publik. Indonesia terus memperkuat ekosistem data melalui Satu Data Indonesia, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, integrasi data juga menghadirkan tantangan terkait akurasi, interoperabilitas, keamanan, perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, dan hak warga untuk mengakses serta mengoreksi datanya. Karena itu, penguatan kapasitas negara dalam mengelola data perlu diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan mekanisme kontrol demokratis.
Atas dasar tersebut, Konrad-Adenauer-Stiftung, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan The Habibie Center menyelenggarakan Dialog Demokrasi bertajuk “Memperkuat Ekosistem Data Nasional: Menuju Tata Kelola Data yang Demokratis dan Akuntabel.” Dialog ini menjadi ruang pertukaran gagasan untuk mendorong ekosistem data nasional yang terintegrasi, inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.
📅 Tanggal: 24 September 2026
📍 Tempat Acara: Gedung The Habbie Center – Jakarta Selatan
Program
24. September 2026
14:00 – 14:25 Pembukaan
Mohammad Hasan Ansori (Direktur Eksekutif, The Habibie Center)
Jan Senkyr (Direktur, Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia & Timor-Leste)
14:25 – 14:45 Pidato Kunci: Transformasi Administrasi Kependudukan sebagai Fondasi Ekosistem Data Nasional
Teguh Setyabudi (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)
14:45 – 14:50 Pengantar Sesi Dialog Demokrasi
Moderator: Fullah Jumaynah (Peneliti, The Habibie Center)
14:50 – 15:50 Sesi Dialog Demokrasi
Panelis:
Dini Maghfirra (Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital, Kementerian PPN/BAPPENAS RI)
Topik: “Membangun Ekosistem Data Terintegrasi untuk Kebijakan Publik yang Tepat Sasaran dan Akuntabel”
Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)
Topik: “Membangun Kerangka Regulasi dan Akuntabilitas Ekosistem Data Nasional”
Riris Katharina (Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Topik: “Tata Kelola Data yang Demokratis: Perlindungan Data dan Hak Warga”
15:50 – 16:30 Sesi Tanya Jawab dan Penarikan Kesimpulan
Oleh Moderator dan Panelis
16:30 Penutupan
Oleh Moderator
Mitra kerjasama
