Rincian
Isu keadilan sosial dan lingkungan hidup semakin menempati ruang penting dalam diskursus Pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Krisis ekologis seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan degradasi ekosistem pesisir memperlihatkan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan Masyarakat luas. Dalam konteks ini, gagasan demokrasi hijau menjadi sangat relevan, karena menggabungkan prinsip partisipasi publik, transparansi, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijaksanaan ekologis dalam tata kelola pemerintahan.
Pada saat yang sama, dinamika politik elektoral dan tata kelola demokrasi menghadirkan tantangan tersendiri. Proses demokrasi yang sehat perlu memastikan hadirnya kepemimpinan yang akuntabel, berintegritas, dan mampu menempatkan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas. Tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama setelah Pemilu 2024, juga semakin kompleks, mulai dari kebutuhan memperluas inklusivitas politik, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi, hingga menjaga ruang partisipasi warga agar tetap terbuka dan konstruktif.
Konteks ini menunjukkan pentingnya resiliensi demokrasi, yaitu kemampuan sistem demokrasi untuk tetap tegak, responsif, dan adaptif dalam menghadapi krisis maupun perubahan zaman. Resiliensi demokrasi tidak hanya bertumpu pada institusi politik, tetapi juga pada sinergi berbagai aktor. Partai politik, lembaga negara, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran strategis untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup, antara lain melalui terbitnya PP No. 26 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 27 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Mangrove. Inisiatif kebijakan ini merupakan modal berharga, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan dukungan kepemimpinan akuntabel yang mampu menjembatani kepentingan ekologi dan demokrasi.
Dengan demikian, Panel Kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum 2025 menjadi ruang penting untuk menghadirkan refleksi kolektif, membangun pemahaman bersama, serta memperkuat gagasan kepemimpinan akuntabel yang mampu mengintegrasikan prinsip demokrasi hijau dengan kebutuhan memperkuat resiliensi demokrasi. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertukaran pemikiran, tetapi juga wahana untuk mendorong sinergi lintas aktor dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.
Pidato Kebangsaan:
Jend. TNI (Purn) Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono – Presiden ke-6 Republik Indonesia, berperan dalam
diplomasi perubahan iklim melalui COP-13 Bali 2007, dan pencetus Bali Democracy Forum 2008
Panelis Panel Kebangsaan:
1. DR. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. – Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 2024 - 2029
2. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H.,LL.M. – Founder dan CEO, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
3. Matt Danalan Saragih – Presiden Direktur, PT. Sosial Bisnis Indonesia (SOBI)
4. Nadia Habibie, M.Sc. – Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center
Pertukaran Pengetahuan Global:
1. Dr. Denis Suarsana – Direktur Kantor Konrad Adenauer-Foundation (KAS) di Indonesia dan Timor-Leste
2. Dr. Vasu Mohan – Direktur Regional IFES untuk Asia-Pasifik, dengan keahlian yang mumpuni di bidang Pengembangan Kapasitas, Pembangunan Internasional, Pemilu, Masyarakat Sipil, dan Demokrasi.
Moderator Panel Kebangsaan:
Andini Effendi – Journalist & Documentarian, Board of Supervisor ViriyaENB
Narasumber Sesi Paralel/Diskusi Tematik:
1. Meutya Hafid, B.Eng., M.IP. – Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) Republik Indonesia
2. Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia
3. Mochammad Afifuddin, M.Ikom. – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
4. Nenden Sekar Arum, M.Sc. – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
5. Delia Wildianti, S.I.P., M.I.P. – Peneliti Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia
6. Heroik M. Pratama, S.IP. – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Program
09:00 – 10:00 Sambutan Pembukaan Habibie Democracy Forum
Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A. – Ketua Dewan Pembina The Habibie Center
“Meneguhkan Cita B.J. Habibie: Kepemimpinan yang akuntabel untuk Ketahanan Demokrasi dan Masa Depan Lestari”
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A – Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center
“26 Tahun The Habibie Center: Menguatkan Demokrasi, Menyemai Keberlanjutan”
10:00 – 11:00 Pidato Kebangsaan Habibe Democracy Forum
Jend. TNI (Purn) Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
“Mandat Hijau untuk Pemimpin Bangsa: Memperkuat Demokrasi untuk Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan Indonesia”
11:00 – 11:10 Pembukaan Sesi Panel
Oleh Moderator
11:10 – 12:10 Panel Kebangsaan “Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Ketahanan Demokrasi: Membangun Kepemimpinan Akuntabel untuk Keberlanjutan Indonesia”
DR. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
"Encouraging the role of political parties to prepare competent leaders in realizing green democracy"
DR. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
"Mendorong peran Partai Politik untuk mempersiapkan pemimpin yang kompeten dalam mewujudkan demokrasi hijau"
Dr. Mas Achmad Santosa, S.H.,LL.M.
“Membangun kepemimpinan yang akuntabel untuk keberlanjutan Indonesia melalui reformasi institusi dan tata kelola lembaga demokrasi”
Matt Danalan Saragih
"Mewujudkan Demokrasi Hijau dengan Model Bisnis Berkelanjutan dan Kepemimpinan Dunia Usaha yang Akuntabel"
Nadia Habibie, M.Sc
“Kepemimpinan Ekologis dan Gaya Hidup Transformatif: Dari Aksi Iklim Pribadi ke Gerakan Kolektif untuk Indonesia Berkelanjutan”
12:10 – 12:40 Sesi Diskusi dan Tanya Jawab
Oleh Moderator dan Panelis
12:40 – 13:00 Pertukaran Pengetahuan Global
Dr. Denis Suarsana
“Memperkuat ketahanan demokrasi yang hijau melalui kepemimpinan yang akuntabel: Pembelajaran dari Jerman”
Dr. Vasu Mohan
“Tantangan penanganan isu iklim melalui proses Pemilu dan oleh aktor electoral”
14:00 – 15:30 Sesi Paralel
Mini Seminar (Breakout Rooms) – Berbagi & Diskusi:
Pembelajaran dari Masyarakat Sipil dan Mitra Pemerintah dalam Pemilu dan Pilkada 2024
Ruang Seminar 1: Demokrasi Digital – Inovasi, tantangan mis/disinformasi, serta upaya menjaga demokrasi di ruang digital
Moderator:
Amalia Salabi – Asisten Peneliti – Monash University
Narasumber:
1. Meutya Hafid, B.Eng., M.Sc. – Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) Republik Indonesia
2. Nenden Sekar Arum, M.Sc. - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Ruang Seminar 2: Inklusi dan Representasi – Peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam memperkuat demokrasi
Moderator:
M. Taufik - Alumni ENGAGE Universitas Muhammadiyah Jakarta
Narasumber:
1. Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI
2. Delia Wildianti, M.I.P. – Peneliti Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia
Ruang Seminar 3: Proses dan Tata Kelola Pemilu – Pembelajaran dari Pemilu dan Pilkada 2024 untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pemilu
Moderator:
Partono Samino – Researcher NETGRIT
Narasumber:
1. Mochammad Afifuddin, M.Ikom. – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
2. Heroik M. Pratama, S.IP. – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*TBC
15:45 – 16:45 Sesi Pleno
Policy Dialogue – Ketahanan Demokrasi untuk Masa Depan Indonesia: Menata Arah Bangsa”
Diskusi reflektif untuk merumuskan agenda pembelajaran dan kolaborasi di masa mendatang.
Moderator:
Tolhas Damanik – Disability Rights Advisor, AGENDA
Narasumber:
1. Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. - Menteri PPN/Bappenas
2. Titi Anggraini, S.H., M.H. - Dosen Universitas Indonesia
3. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. – Direktur Eksekutif – PUSaKO
16:45 – 17:00 Penutup
Oleh Moderator
Mitra kerjasama
