“Fokus utama demokrasi seharusnya tidak hanya terletak pada penamaan sistemnya, tetapi juga pada kualitas penerapannya,” tegas Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pidato kuncinya pada Habibie Democracy Forum 2025. Forum ini diselenggarakan setiap tahun dengan dukungan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) sebagai mitra utama, bekerja sama dengan The Habibie Center (THC), dan pada tahun ini mengangkat tema “Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Ketahanan Demokrasi.”
SBY, yang pada tahun 2004 terpilih sebagai presiden pertama Indonesia melalui pemilihan langsung oleh rakyat sehingga menandai tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Tanah Air, menyoroti bahwa dunia saat ini tengah berada dalam fase meningkatnya ketidakstabilan. Ia menunjuk pada menguatnya politik kekuasaan dan nasionalisme, serta semakin banyaknya negara yang menjauh dari multilateralisme. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa pencapaian target iklim global hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama bersama, dan bahwa perlindungan iklim yang efektif membutuhkan kolaborasi erat antarnegara.
Sebelumnya, Dr. Ilham Habibie, Co-Founder The Habibie Center dan putra Presiden ketiga Republik Indonesia, B. J. Habibie, dalam sambutan pembukanya mengingatkan kembali visi utama sang ayah. Selama masa kepresidenannya, B. J. Habibie memandang penting untuk secara konsisten membawa Indonesia menuju jalur demokrasi. Pada fase transisi pemerintahannya, ia antara lain memperkenalkan kebebasan pers, membuka ruang bagi pendirian partai politik, serta menciptakan prasyarat bagi terselenggaranya pemilihan umum demokratis pertama di Indonesia.
Dr. Dewi Fortuna Anwar, Ketua The Habibie Center, juga menegaskan bahwa kontribusi-kontribusi penting dalam mempercepat reformasi demokrasi — khususnya transisi dari tatanan otoriter Orde Baru menuju negara demokratis — secara signifikan didorong pada masa pemerintahan Presiden Habibie.
Setelah rangkaian pidato, forum dilanjutkan dengan diskusi panel bertema demokrasi dan perlindungan iklim. Para pakar serta perwakilan parlemen membahas keterkaitan antara tata kelola demokratis dan kebijakan iklim yang efektif, serta menekankan pentingnya partisipasi politik dan kerja sama kelembagaan dalam menghadapi krisis iklim.
Menutup rangkaian forum, Dr. Denis Suarsana, Kepala Perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia dan Timor-Leste, memaparkan gambaran mengenai kebijakan iklim Jerman beserta tantangan yang menyertainya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan iklim yang oleh sebagian masyarakat dipandang terlalu memberatkan pada masa pemerintahan koalisi sebelumnya telah menyebabkan banyak pendukung perlindungan iklim beralih sikap dan sebagian di antaranya mendekat kepada partai-partai populis yang tidak menempatkan isu iklim sebagai prioritas.
Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan iklim yang efektif dalam sistem demokrasi, sangat penting untuk memperoleh dukungan mayoritas masyarakat serta secara aktif melibatkan mereka dalam proses transformasi.
