KAS Indonesien

Pembicara utama dalam workshop kedua ini ialah Prof. Jimly Asshiddiqie, pendiri dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang sangat terpandang.

KAS Indonesien

Sebelumnya Thomas Yoshimura sebagai perwakilan dari KAS membuka kegiatan yang berlangsung di Makassar ini.

KAS Indonesien

Hakim dari semua daerah di Sulawesi Selatan hadir dalam workshop di ibu kota Propinsi ini.

KAS Indonesien

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, anggota Komisi Yudisial, berbicara mengenai peran mereka serta pentingnya pengawasan kode etik dan perilaku serta tantangan-tantangannya.

KAS Indonesien

Dr. H. Djafni Djamal dari Mahkamah Agung berbicara dengan para peserta mengenai pelangsungan dan administrasi sidang yang dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.

KAS Indonesien

Para peserta bertukar pendapat dalam kelompok mengenai pengalaman dan pandangan mereka.

KAS Indonesien

Para hakim menggunakan kesempatan diskusi untuk bertukar pendapat dengan para ahli.

KAS Indonesien

Selain itu kelompok-kelompok yang ada mempresentasikan pandangan mereka mengenai proses sidang yang benar, kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak etis serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan pada tingkatan masing-masing hakim serta Komisi Yudisial.

KAS Indonesien

Diskusi dan pengajuan pertanyaan oleh para hakim terus mengalir. Dengan adanya pengalaman yang berbeda-beda dari para peserta yang juga memiliki masa kerja yang berbeda, diskusi yang berlangsung menjadi sangat berkualitas dan dalam.

KAS Indonesien

Pada akhir workshop, Batara Randa, hakim dari Pengadilan Tinggi di Makassar, berbicara di depan para peserta dan menekankan sekali lagi arti menjunjung tinggi etika.

Sejak tahun 1998, Indonesia berada dalam masa transisi demokratis. Kemajuan yang dialami dapat dilihat antara lain dari pemilihan wakil rakyat yang bebas dan adil serta pergantian presiden yang berlangsung aman pada tahun ini, yang juga disorot oleh dunia. Meski mengalami kemajuan yang baik, negara Muslim terbesar di dunia ini masih terus dikonfrontasi oleh tantangan-tantangan besar dalam stabilisasi dan konsolidasi demokrasinya.

Di hampir semua bagian kehidupan, masyarakat dihadapkan pada momok yang bernama korupsi. Dalam angka indeks korupsi yang baru diterbitkan oleh Transparency International di tahun 2014 ini, Indonesia berada di urutan ke 107 dari 175 negara. Bila menyangkut para hakim, hal ini tentu saja memiliki konsekuensi yang sangat buruk: mereka mewujudkan negara hukum sebagai tulang punggung suatu demokrasi yang berfungsi dengan baik dan berdasarkan jabatan dan fungsinya seharusnya sangat menjiwai moral dan etika tinggi. Bila tidak, mereka tentu saja tidak akan dipercaya dalam menegakkan keadilan. Harapan kepada para hakim di Indonesia yang demokratis sangatlah besar, namun hingga saat ini banyak kalangan yang merasa harapan tersebut belum terpenuhi.

Dengan latar belakang inilah, setelah melewati tahap perencanaan dan persiapan yang intensif selama dua tahun, KAS memulai suatu kerjasama jangka panjang dengan Jimly School of Law and Government. Pada bulan Oktober yang lalu, telah diselenggarakan workshop pertama untuk para hakim, yang antara lain diisi dengan tukar pendapat antar para peserta dan dengan para ahli, mengenai aturan, harapan serta rintangan bagi perilaku yang benar dan etis dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Dari tanggal 27 hingga 29 November, diselenggarakanlah workshop kedua, dimana sekelompok hakim dari propinsi Sulawesi Selatan berkumpul di ibu kotanya, Makassar. Kembali hadir sebagai ahli dalam workshop tersebut ialah perwakilan dari Komisi Yudisial. Hadir pula Prof. Jimly Asshiddiqie, pendiri Jimly School, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ahli hukum tata negara yang ternama. Mereka berbagi pengalaman dan penaksiran mereka serta berdiskusi dengan para peserta.