Permasalahan keterbukaan dan Keamanan bukan tugas yang mudah bagi demokrasi yang baru tumbuh. Dewasa ini, Indonesia merupakan negara yang menjadi target serangan teroris ditengah kerawanan institusi demokrasi yang baru didirikan. Penanganan tantangan-tantangan dalam proses transisi ini sangat tergantung pada Indonesia, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas institusi namun juga meningkatkan komitmen pemerintah dalam menangani terorisme internasional. Meningkatnya fanatik agama, sentimen antar etnik dan agama untuk membenarkan tindakan terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya mmengancam keamanan namun juga mengancam keselamatan demokrasi di Indonesia. Semenjak serangan teroris di Bali pada bulan oktober 2005, perdebatan antara kebebasan sipil dan permasalahan keamanan negara menjadi bahan diskusi masyarakat internasional. Bagaimana Indonesia mempertahankan pluralisme politik dan menjamin hak asasi manusia dalam menghadapi fanatisme agama yang terus berkembang?Buku ini mencakup artikel-artikel mengenai tantangan demokratisasi dalam menghadapi terrisme internasional yang ditulis oleh para ahli Indonesia terkait kasus ini. Dengan latarbelakang penulis yang beragam (kaum akademik, peneliti, politikus, militer dan aktifis NGO)dengan berbagai perspektif yang menghasilkan analisis yang dalam dan menarik, menjadikan buku ini menjadi publikasi akademik yang komprehensif pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun gagasan-gagasan yang berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia dewasa ini.Yayasan Konrad Adenauer (KAS) adalah salah satu yayasan Jerman terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara, KAS bertujuan mengembangkan demokrasi, menegakkan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia, KAS menjalin kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, media, dan sebagainya. Fokus kegiatan KAS mencakup civic education dan policy advice, dialog politik dan ekonomi, serta pemahaman antar agama dan budaya.
