Partisipasi-partisipasi dalam acara
Pada tanggal 17 hingga 21 November 2014, kembali sekelompok kepala SATPOL PP datang ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk menghadiri pelatihan hak asasi manusia atas undangan KAS.
Sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia pada bulan Januari 2014, KAS ikut serta dalam mengembangkan konsep pelatihan kepala SATPOL PP, yang dalam tingkat daerah mendukung pekerjaan polisi serta administrasi pemerintah. Selama ini, oleh masyarakat, para SATPOL PP seringkali dilihat sebagai kaki tangan penguasa daerah yang tak sungkan untuk menggunakan kekerasan. Kerjasama antara KAS dan KEMENDAGRI dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme SATPOL PP dan memperbaiki pandangan masyarakat luas terhadap mereka. Baik bagi KAS maupun bagi KEMENDAGRI sangat penting bahwa mereka memiliki sebuah pemahaman yang lebih baik akan peran dan lingkup kerjanya, baik di bawah peraturan negara hukum Indonesia maupun dengan memperhatikan hak asasi manusia dan norma serta standar internasional lainnya.
Oleh sebab itu, di awal pelatihan yang kedua ini, para peserta mendapatkan penjelasan dasar mengenai sistem serta pengertian internasional akan hak asasi manusia, yang dibawakan oleh pimpinan kantor perwakilan KAS di Indonesia, Dr. Jan Woischnik. Ia menjabarkan mengenai sejarah hak asasi manusia dalam kesepakatan-kesepakatan internasional pada abad ke-17 serta penetapan saat ini yang terangkum dalam konvensi PBB pada tahun 1966. Setelahnya, Ibu Fetti, sebagai pimpinan dari subdivisi penyebaran HAM Kementerian Dalam Negeri Indonesia, melengkapi penjelasan Dr. Jan Woischnik dengan penjabaran mengenai ruang lingkup nasional HAM di Indonesia. Dalam penjabarannya, ia juga menekankan hak perempuan serta perannya dalam SATPOL PP dan juga hak anak-anak: Tingginya jumlah anak jalanan, terutama di kota-kota besar, yang sering terlibat dalam tindakan yang menentang hukum merupakan bagian dari keseharian para peserta pelatihan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para peserta untuk mengetahui tuntutan dan aturan khusus serta hak perlindungan dalam menangani anak-anak di bawah umur.
Berikutnya, Dr. Nurdin dari divisi diklat KEMENDAGRI menjelaskan secara rinci mengenai rencana reformasi kementerian dalam hal pelatihan SATPOL PP serta fungsi penting dan arah dari rangkaian proyek KAS dan KEMENDAGRI. Sebagai akhir dari rangkaian acara di hari pertama, ahli hukum serta penasehat Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, menyatakan betapa pentingnya kesadaran bertanggung jawab yang lebih besar dari para SATPOL PP: Tugasnya mencakup setiap bagian dari pembagian kekuasaan dan tidak hanya sebatas implementasi mekanis dari keputusan pemerintahan masing-masing daerah. Para anggota SATPOL PP memerlukan pengertian yang solid mengenai struktur serta isi dari peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan dan harus senantiasa menguji peraturan tersebut apakah sesuai dengan tuntutan realita. Saran untuk revisi serta perbaikan dari peraturan daerah tentu merupakan bagian penting dari spektrum tugas mereka.
Topik yang dibahas pada hari kedua ialah situasi konflik. Rita Pranawati, Project Officer dari Bina Damai dan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Irfan Abubakar, Executive Director mitra kooperasi KAS, CSRC dan ahli serta penasehat ternama dalam bidang analisa dan solusi konflik lokal dan regional, membawakan materi dasar-dasar serta konsep analisa konflik yang integral. Tidaklah cukup hanya mengenal posisi, argumen serta tujuan sendiri. Pada dasarnya, konflik terjadi karena adanya perbedaan ekspektasi dari beberapa pihak. Untuk meredakannya dengan baik, aman dan tanpa kekerasan, perlu adanya pengertian yang menyeluruh dari semua pihak yang berkonflik. Sebuah visualisasi dari situasi ini dengan bantuan metoda mapping, menjadi sangat berguna. Strategi peredaman serta manajemen konflik yang menjanjikan harus dapat ditelusuri kembali dari pandangan ini dan setiap konsekuensi dari langkah-langkah yang akan ditempuh dapat ditimbang terlebih dahulu. Hal yang sangat menentukan ialah mengumpulkan semua elemen konflik secara terstruktur dan sistematis: Bahkan permasalahan sehari-hari yang secara dangkal terlihat satu dimensi, bila dianalisa lebih teliti akan terlihat bahwa sebenarnya masalah tersebut merupakan konflik berlapis pada berbagai tingkatan. Untuk melatih teori yang kompleks ini, di sore kedua dari pelatihan ini, Irfan Abubakar membimbing para peserta dalam mencoba menganalisa sebuah contoh konflik hukum dan dengan cepat para peserta ini mengenali betapa kompleksnya hal yang terlihat sederhana dan betapa bergunanya instrumen-instrumen analisa yang telah diperkenalkan.
Dr. Rochayati Basra, pimpinan divisi diklat dari KEMENDAGRI menutup hari kedua dengan sebuah presentasi yang sangat berkesan mengenai prinsip-prinsip teori komunikasi dan perundingan yang efektif dan efisien. Hal yang penting dalam setiap komunikasi ialah mengerti setiap aspek dari sang rekan komunikasi, termasuk bagaimana hubungan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Selain itu, perlu dibangun strategi dan taktik komunikasi yang tepat. Setiap dialog berbeda, tidak dapat disamakan dan bergantung pada pesertanya, pengalaman mereka, latar belakang serta ekspektasinya. Untuk menjadi seorang SATPOL PP yang baik, hal ini tentu harus diperhatikan tanpa perlu berpikir panjang, dalam pekerjaan kesehariannya saat berhadapan dengan masyarakat.
Hal yang menjadi titik berat pada hari ketiga dalam pelatihan ini ialah penerapan praktis dari teori-teori yang telah dipelajari. Dibawah bimbingan tim ahli yang terdiri dari Dr. Rochayati Basra, Dr. Nurdin, Arief Irwanto (Kepala SATPOL PP Jawa Tengah), Irfan Abubakar dan Dr. Baharuddin Thahir (Ahli Komunikasi dari KEMENDAGRI), para peserta pelatihan mengunjungi pasar pagi setempat dan mengamati situasi para penjual. Sebagian dari para penjual ini tidak mentaati aturan yang ada dan menjajakan dagangannya di luar, di atas atau di sebelah lingkungan pasar. Di hampir setiap kota di Indonesia, hal ini menjadi tantangan bagi peraturan publik. Kunjungan pasar ini dilanjutkan dengan diskusi serta analisa dari hasil pengamatan para peserta di lapangan. Tidak hanya itu, para peserta juga berdialog dengan perwakilan dari para pedagang serta pihak pasar yang berwenang. Bersama-sama mereka merumuskan usul-usul konkrit untuk pemerintah daerah Balikpapan, guna memperbaiki situasi di pasar dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat beserta kepentingan mereka masing-masing dan mengembalikan keamanan dan ketertiban (tugas utama SATPOL PP).
Pada hari Jumat, Nelson Simanjuntak, pimpinan Civil Defence Division dari Kementerian Dalam Negeri, melengkapi program pelatihan ini dengan memberikan materi terakhir, sebelum para peserta mendapatkan sertifikat mereka: Sertifikat ini diakui sebagai kualifikasi formal dalam sistem pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang baru.