Lanjutan Pelatihan SATPOL PP Memberikan Impuls Baru

KAS Indonesien

Kepala Pusat Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat Kemendagri, Drs. La Ode Salmar, membuka kegiatan ini dengan sebuah keynote mengenai fungsi-fungsi SATPOL PP serta perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam peranan mereka.

KAS Indonesien

Sebelumnya Thomas Yoshimura sebagai pimpinan sementara kantor perwakilan KAS, menyambut para peserta dengan memberikan gambaran singkat mengenai KAS serta kooperasinya dengan Kemendagri.

KAS Indonesien

Dra. Endang Setyasih dari Kemendagri berbicara mengenai tantangan-tantangan bagi SATPOL PP dalam menjaga ketertiban umum dan kehidupan bersama yang damai.

KAS Indonesien

Komisioner KPAI Rita Pranawati mengundang para peserta untuk merefleksi diri dengan pertanyaan-pertanyaannya yang kritis.

KAS Indonesien

Drs. Arief Irwanto menjabarkan contoh prosedur standar yang penting dalam SATPOL PP dan mengundang para peserta untuk membagikan pengalaman mereka.

KAS Indonesien

Pembawaan materi oleh Irfan Abubakar memberikan gambaran kepada para peserta mengenai kegunaan analisa konflik yang sistematis untuk mencapai sebuah solusi.

KAS Indonesien

Dra. Erliani Lestari dari Kemendagri menjabarkan poin-poin pemikiran dalam mempersiapkan para peserta untuk meninjau lapangan.

KAS Indonesien

Para pimpinan SATPOL PP menggunakan kesempatan ini untuk bertukar pikiran dan pengalaman dengan para koleganya dari daerah-daerah lain.

KAS Indonesien

Para peserta sangat menghargai kesempatan untuk mempraktekkan hal-hal yang mereka pelajari melalui kerja kelompok serta penyusunan rencana kerja yang konkrit.

KAS Indonesien

Di akhir pelatihan para peserta memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan ini. Selain itu, telah terbentuk suatu kesatuan dalam kelompok peserta.

Dari tanggal 7 hingga 11 September 2015, KAS kembali telah menyelenggarakan sebuah pelatihan HAM bagi para pimpinan SATPOL PP. Kali ini pelatihan tersebut diadakan di Bogor, tidak jauh dari ibu kota negara, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proyek, yang sudah berjalan sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding dengan Kemendagri pada Januari 2014.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan satuan penjaga ketertiban, yang baik dalam tingkatan regional maupun lokal mengemban berbagai tugas dan seringkali menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Namun, yang lebih sering terdengar ialah perilaku petugas yang menggunakan kekerasan dan bukan kontribusi bagi ketertiban masyarakat.

Oleh sebab itu, kerjasama antara KAS dan Kemendagri bertujuan untuk memperbaiki kesadaran tugas serta tanggung jawab SATPOL PP melalui sebuah reformasi sistem pendidikan dan pelatihan kementerian. Diharapkan bahwa nantinya kepercayaan masyarakat terhadap satuan ini juga akan meningkat. Untuk mencapai peningkatan profesionalitas serta perubahan kesadaran peran, pelatihan ini tidak hanya memberikan materi mengenai aturan-aturan negara hukum Indonesia yang berkaitan dengan tugas mereka, namun juga mengenai norma-norma internasional serta hak asasi manusia.

Ada beberapa pembicara yang diundang dalam rangka kegiatan yang berlangsung selama empat hari di Bogor ini, antara lain Ibu Rita Pranawati, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang berbicara mengenai mekanisme perlindungan HAM secara internasional serta secara khusus mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks nasional. Drs. Arief Irwanto, Pejabat Bupati Kebumen serta mantan pimpinan SATPOL PP Jawa Tengah memberikan penjabaran mengenai standar-standar yang harus diperhatikan oleh para pimpinan SATPOL PP dalam berbagai prosedur sehari-hari, misalnya pada kasus penahanan sementara. Pada bagian lain, Bapak Irfan Abubakar, Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dari Universitas Islam Negeri berbicara mengenai analisa konflik serta teori dan metoda untuk menemukan solusi damai. Hal ini memberikan dorongan yang tepat bagi pekerjaan SATPOL PP. Hal-hal yang baru saja dipelajari oleh para peserta, langsung dipraktekkan dalam kerja kelompok. Terutama melalui permainan peran, dilakukan berbagai simulasi dari situasi-situasi konflik yang sering terjadi dan para peserta bekerjasama mencari solusi yang tepat. Hasil serta masukan dari pelatihan kali ini juga menjadi bagian dari modul-modul, yang antara lain ditulis oleh para pembicara yang hadir. Modul-modul ini akan menjadi dasar, baik dalam kelanjutan proyek ini, maupun secara umum bagi pendidikan para pelatih dan multiplikator HAM.

Setelah ditutup dengan sesi refleksi mengenai kegiatan ini secara keseluruhan serta rencana-rencana kerja yang dihasilkan, para peserta mendapatkan sertifikat resmi, yang akan diakui oleh sistem pendidikan dan pelatihan Kemendagri baru, yang sedang dirancang.